AYO JANGAN RAGU BAYAR PAJAK !, MAU TAHU KEMANA UANG PAJAK YG SUDAH DIBAYAR ?

Sebenarnya artikel ini mungkin bagi sebagian masyarakat adalah sangat dasar sekali. Namun tampaknya masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami bagaimana proses pengumpulan dan penggunaan uang pajak. Saya dapat mengatakan demikian karena hari ini ketika sedang berbincang-bincang dengan seorang teman yang kuliah di PTN terkemuka, teman saya menyatakan bahwa "setiap ada orang yang mau bayar pajak ke kantor pajak pasti  masih kena pungli oleh pegawai pajak seperti di kelurahan/kecamatan". 


Ternyata teman saya tidak tahu alur pengumpulan dan penggunaan uang pajak, dan bahkan mungkin sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa DJP bertanggung jawab atas penggunaan uang pajak dari WP/masyarakat, padahal tidaklah demikian.

Oleh karena itu, saya akan mencoba menjelaskan secara singkat bagaimana alur pengumpulan dan penggunaan uang pajak agar masyarakat bisa lebih memahaminya, yaitu sebagai berikut : 

Batasan Baru Rumah Sederhana Yang Dibebaskan PPN

Salah satu Penyerahan BKP Tertentu yang Dibebaskan dari PPN adalah Rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah (KMK No. 524/KMK.03/2001, SE - 13/PJ.51/2002 ,PMK 3/PMK.03/2007)

 

Kemudian dengan Seiring perkembangan ekonomi di negara kita dengan mempertimbangkan kondisi inflasi dan berdasarkan pada indeks kemahalan konstruksi (IKK) harga perumahan di setiap daerah yang berbeda-beda, maka pemerintah kembali melakukan penyesuaian terhadap batasan rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar, serta perumahan lainnya, yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.03/2007 dengan melakukan perubahan yang kedua penyerahan yang  dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2011 tentang Batasan Rumah Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana yang atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan PPN tertanggal 28 Februari 2011 dan efektif berlaku mulai 1 Maret 2011

PERATURAN PERPAJAKAN

Undang-undang Perpajakan

• Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU. Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
• Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas UU. Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
• Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas UU. Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
• Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas UU. Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
• Undang-Undang Pengadilan Pajak

Apa Kabar Pengalihan BPHTB dari Pusat ke Daerah ?

Tulisan ini adalah kelanjutan dari tulisan saya yang sebelumnya "Pengalihan BPHTB dari Pusat ke Pemda. Pemda Terpaksa Menggratiskan BPHTB karena Alpa Menyusun Perda". Mungkin semua sudah tahu, mulai tanggal 1 Januari 2011 kemarin, PENGELOLAAN BPHTB telah dialihkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Itu berarti BPHTB telah menjadi pajak dan penerimaan daerah. Sedangkan untuk pengelolan PBB, belum dialihkan ke pemda karena pemda belum siap dan akan dialihkan secara bertahap.

Namun Pengalihan kewenangan me­­­­­­mu­ngut Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari pemerintah pusat ke pe­merintah daerah, masih saja menuai se­jumlah masalah.  untuk dapat memungut BPHTB, Pemda harus memiliki payung hukum pemungutan BPHTB berupa peraturan daerah atau perda. Selain itu, pemda juga harus menyiapkan sumber daya manusia dan prosedur pemungutan BPHTB. Jika Pemda belum mempunyai Perda maka Pemda tidak dapat memungut BPHTB.

'' Berdasarkan data DPP REI (Real Estate Indonesia) hingga akhir Februari 2011, hingga kini daerah yang sudah memiliki Perda mengenai BPHTB itu baru 150 kabupaten/kota. Ar­tinya, se­kitar 350 kabupaten/kota belum memiliki Perda BPHTB ''
 

TARGET PENERIMAAN PAJAK 2011 ( semoga dapat terealisasi )

Target penerimaan pajak di tahun 2010 kurang memenuhi target pemerintah walaupun sebenarnya penerimaan pada 2010 naik 30,2 triliun atau naik 11,3 persen. Namun memeng masih belum mencapai target yang diharapkan. Menurut saya kita tidak bisa menyalahkan para pihak-pihak karena ada banyak faktor yg menyebabkannya.

Lalu kira-kira bagaimana dengan target penerimaan pajak tahun 2011?.

Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2011 (KUMPULAN)

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.010/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggungan Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor (4 Januari 2011) Download PDF

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.05/2011 tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (4 Januari 2011) Download PDF

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi (5 Januari 2011) Download PDF

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah (10 Januari 2011) Download PDF

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.07/2011 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (10 Januari 2011) Download PDF

EXC BANNER & LINK

Salam Blogger :) !!

Sahabat blogger, ini adalah halaman tempat kumpulan banner dan link link sahabat. Seperti kita ketahui, dengan saling bertukar link maka secara otomatis dapat meningkatkan trafik kita di mesin pencari. So, Bagi para Sahabat yang mau Tukeran Link Dengan Blog Sederhana ini, silahkan copy code dibawah ini dan paste diblog sahabat dan jangan lupa untuk menginformasikan melalui ShoutBox (buku tamu) atau kolom komentar bahwa sahabat telah menaruh link-text dan atau link banner ini di blog sahabat. Nanti saya juga akan segera pasang link text dan atau link banner sahabat :) 


my banner :







<a href=" http://muhammadsyaroni.blogspot.com "><img src=" http://dc302.4shared.com/img/K9cgk0Z6/0.3523667503818474/ninja.png " width="125" height="75" border="0" /></a>


my link :
  RONI'S TAX BLOG

<a href="http://muhammadsyaroni.blogspot.com" title="Belajar Pajak">RONI'S TAX BLOG</a>

                             
FRIEND's BANNER:

       

FRIEND's LINK:  

farhan-hariri88
perjuanangkansyariat
negeri ajaib
Jurnal Science
Carapada Blog
Apakah Ini Itu
blogtroyok

Sumbangan Bencana dan Olahraga Segera Jadi Pengurang Penghasilan Kena Pajak

Sebenarnya Draft tentang Sumbangan Bencana dan Olahraga Segera Jadi Pengurang Penghasilan Kena Pajak sudah sejak Desember 2010 dalam tahap finalisasi oleh DJP. Dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak saat ini masih sedang memfinalisasi aturan teknis mengenai sumbangan untuk bencana alam dan sumbangan olahraga yang bakal bisa jadi pengurang pendapatan kena pajak.

Draft yang sedang dikerjakan oleh DJP saat ini, seperti sumbangan bencana yang tinggal finalisasi, kemudian  ada juga tentang penyelenggaraan olah raga, sepak bola. Yang selama ini tidak boleh (dipotong dari penghasilan kena pajaknya) akan menjadi boleh.

Namun, aturan tersebut akan dibatasi besaran sumbangan yang bisa dikurangi dari penghasilan kena pajak sehingga orang tidak seenaknya beralasan sumbangan sebagai pengurang penghasilannya.

"hm, mudah-mudahan kebijakan ini lebih banyak dampak positif nya nanti daripada dampak negatifnya. Dan semoga besaran yang akan ditetapkan oleh DJP sesuai dengan keadaan dan situasi negara saat ini"