Undang-undang Perpajakan
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU. Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas UU. Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas UU. Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
- Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas UU. Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
- Undang-Undang Pengadilan Pajak
Peraturan Pelaksanaan UU. Pajak Penghasilan
- Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-43/PJ/2010 !!! New !!! tanggal 6 September 2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa
- Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-32/PJ/2009 !!! New !!! tanggal 25 Mei 2009 tentang Bentuk Formulir SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dan Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 21 dan/atau 26
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 83/PMK.03/2009 tanggal 22 April 2009 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian atas Imbalan Dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja. (Mencabut KMK Nomor : 466/KMK.04/2000, berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 82/PMK.03/2009 tanggal 22 April 2009 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan Dari Penjualan atau Pengalihan Harta di Indonesia, kecuali Yang Diatur Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri Selain Bentuk Usaha Tetap di Indonesia. (Berlaku mulai tanggal ditetapkan)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 81/PMK.03/2009 tanggal 22 April 2009 tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya. (Mencabut PMK. Nomor : 83/PMK.03/2006, berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 80/PMK.03/2009 tanggal 22 April 2009 tentang Sisa Lebih Yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Nirlaba yang Bergerak Dalam Bidang Pendidikan dan/atau Bidang Penelitian dan Pengembangan Yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan. (Berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009)
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : 30/PJ/2009 tanggal 27 April 2009 tentang Tata Cara Pemberian Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : 28/PJ/2009 tanggal 20 April 2009 tentang Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor : 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
Peraturan Pelaksanaan UU. Pajak Pertambahan Nilai
- Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-44/PJ/2010 !!! New !!! tanggal 6 Oktober 2010 tentang BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SERTA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
- Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-45/PJ/2010 !!! New !!! tanggal 6 Oktober 2010 tentang BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SERTA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MENGGUNAKAN PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN
- Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-13/PJ/2010 tanggal 24 Maret 2010 tentang Bentuk, Ukuran dan Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak
- Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-10/PJ/2010 tanggal 9 Maret 2010 tentang Dokumen Tertentu Yang Kedudukannya Dipersamakan Dengan Faktur Pajak
Peraturan Perpajakan Lainnya
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : 29/PJ/2009 tanggal 22 April 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : 16/PJ/2005 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : 27/PJ/2009 tanggal 7 April 2009 tentang Tata Cara Penatausahaan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak Dalam Rangka Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak BesarOrang Pribadi.
Search Peraturan Perpajakan yang lainnya
CLICK HERE >>> PERATURAN PERPAJAKANAnda memerlukan formulir pajak seperti SPT Tahunan, SPT Masa, Bukti Pemotongan atau SSP, silakan klik di sini.
0 komentar:
Post a Comment