Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2011 (KUMPULAN)

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.010/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggungan Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor (4 Januari 2011) Download PDF

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.05/2011 tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (4 Januari 2011) Download PDF

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi (5 Januari 2011) Download PDF

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah (10 Januari 2011) Download PDF

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.07/2011 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (10 Januari 2011) Download PDF

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2011 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2007, Tahun Anggaran 2008, Dan Tahun Anggaran 2009 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (10 Januari 2011) Download PDF

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.07/2011 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2007, Tahun Anggaran 2008, Dan Tahun Anggaran 2009 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (10 Januari 2011) Download PDF

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.07/2011 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2006, Tahun Anggaran 2007, Dan Tahun Anggaran 2008 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (10 Januari 2011) Download PDF

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.07/2011 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2009 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (10 Januari 2011) Download PDF

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.05/2011 tentang Penyusunan Dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran 2010 Sebagai Anggaran Belanja Tambahan Tahun Anggaran 2011 (10 Januari 2011) Download PDF

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah (12 Januari 2011) Download PDF

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga (19 Januari 2011) Download PDF

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.011/2011 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor (24 Januari 2011) Download PDF

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.03/2011 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak Dari Suatu Bentuk Usaha Tetap (24 Januari 2011) Download PDF

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.011/2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 Tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya (24 Januari 2011) Download PDF

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2011 tentang tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (24 Januari 2011) Download PDF

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2011 tentang permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak bumi dan bangunan (24 Januari 2011) Download PDF

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2011 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 76/pmk.03/2010 tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian permintaan kembali pajak pertambahan nilai barang bawaan orang pribadi pemegang paspor luar negeri (24 Januari 2011) Download PDF

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2011 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2011 (4 Februari 2011) Download PDF

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.05/2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, Dan Rekening Pembangunan Daerah Pada Pemerintah Daerah (4 Februari 2011) Download PDF

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.010/2011 tentang Pengesahan Pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan Dan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan (7 Februari 2011) Download PDF

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.011/2011 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Huiu Eksplorasi Minyak dan Cas Bumi Serta Kegiatan Usaha Eksplorasi Panas Bumi Untuk Tahun Anggaran 2011 (7 Februari 2011) Download PDF
    

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.011/2011 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Hot Rolled Coil dari Negara Republik Korea dan Malaysia (7 Februari 2011) Download PDF

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.04/2011 tentang Tata Cara Penagihan Di Bidang Cukai (7 Februari 2011) Download PDF

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.011/2011 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Kemasan Sederhana Di Dalam Negeri Untuk Tahun Anggaran 2011 (14 Februari 2011) Download PDF

27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.011/2011 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Kiriman Hadiah Untuk Keperluan Ibadah Umum, Amal, Sosial dan Kebudayaan. (24 Februari 2011) Download pdf

28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.011/2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.04/2007 Tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Oleh Pemerintah Pusat Atau Pemerintah Daerah Yang Ditujukan Untuk Kepentingan Umum. (24 Februari 2011) Download pdf

29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.011/2011 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Sawit Curah Di Dalam Negeri Untuk Tahun Anggaran 2011 (28 Februari 2011)

30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.03/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010 tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.03/2007 tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar serta Perumahan Lainnya yang atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.011/2011 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Uncoated Writing and Printing Paper dari Negara Republik Korea (28 Februari 2011) Donwload pdf 
 

 

Nomor Urut	Nomor	Tentang	Unduh
1	1/PMK.010/2011	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggungan Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor	Dari SJDIH Kementerian Keuangan [?]: http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/01~PMK.010~2011Per.HTM
2	2/PMK.05/2011	Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama	Dari SJDIH Kementerian Keuangan [?]: http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/02~PMK.05~2011Per.HTM
3	3/PMK.06/2011	Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi	Dari SJDIH Kementerian Keuangan [?]: http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/03~PMK.06~2011Per.HTM
4	4/PMK.07/2011	Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah	Dari SJDIH Kementerian Keuangan [?]: http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/04~PMK.07~2011Per.HTM
5	5/PMK.07/2011	Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011	Dari SJDIH Kementerian Keuangan [?]: http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/05~PMK.07~2011Per.HTM
6	6/PMK.07/2011	Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2007, Tahun Anggaran 2008, Dan Tahun Anggaran 2009 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011	sjdih.depkeu.go.id
7	7/PMK.07/2011	Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2007, Tahun Anggaran 2008, Dan Tahun Anggaran 2009 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011	sjdih.depkeu.go.id
8	8/PMK.07/2011	Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2006, Tahun Anggaran 2007, Dan Tahun Anggaran 2008 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011	sjdih.depkeu.go.id
9	9/PMK.07/2011	Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2009 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011	sjdih.depkeu.go.id
10	10/PMK.05/2011	Penyusunan Dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran 2010 Sebagai Anggaran Belanja Tambahan Tahun Anggaran 2011	sjdih.depkeu.go.id
11	11/PMK.010/2011	Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah	sjdih.depkeu.go.id
12	12/PMK.03/2011	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga	sjdih.depkeu.go.id
13	13/PMK.011/2011	Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor	sjdih.depkeu.go.id
14	14/PMK.03/2011	Perlakuan Perpajakan Atas Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak Dari Suatu Bentuk Usaha Tetap	sjdih.depkeu.go.id
15	15/PMK.011/2011	Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 Tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya	sjdih.depkeu.go.id
16	16/PMK.03/2011	Tata Cara Penghitungan Dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak	sjdih.depkeu.go.id
17	17/PMK.03/2011	Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan	sjdih.depkeu.go.id
18	18/PMK.03/2011	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri	sjdih.depkeu.go.id
19	19/PMK.07/2011	Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2011	sjdih.depkeu.go.id
20	20/PMK.05/2011	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.05/2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, Dan Rekening Pembangunan Daerah Pada Pemerintah Daerah	sjdih.depkeu.go.id
21	21/PMK.010/2011	Pengesahan Pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan Dan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan	sjdih.depkeu.go.id
22	22/PMK.011/2011	Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Eksplorasi Minyak Dan Gas Bumi Serta Kegiatan Usaha Eksplorasi Panas Bumi Untuk Tahun Anggaran 2011	sjdih.depkeu.go.id
23	23/PMK.011/2011	Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Hot Rolled Coil Dari Negara Republik Korea Dan Malaysia	sjdih.depkeu.go.id
24	24/PMK.04/2011	Tata Cara Penagihan Di Bidang Cukai	sjdih.depkeu.go.id
25	25/PMK.07/2011	Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011	sjdih.depkeu.go.id
26	26/PMK.011/2011	Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Kemasan Sederhana Di Dalam Negeri Untuk Tahun Anggaran 2011	sjdih.depkeu.go.id
27	27/PMK.011/2011	Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Kiriman Hadiah Untuk Keperluan Ibadah Umum, Amal, Sosial dan Kebudayaan	sjdih.depkeu.go.id
28	28/PMK.011/2011	Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.04/2007 Tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Oleh Pemerintah Pusat Atau Pemerintah Daerah Yang Ditujukan Untuk Kepentingan Umum	sjdih.depkeu.go.id
29	29/PMK.011/2011	Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Sawit Curah Di Dalam Negeri Untuk Tahun Anggaran 2011	sjdih.depkeu.go.id
30	30/PMK.03/2011	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010 tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai	sjdih.depkeu.go.id
31	31/PMK.03/2011	Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.03/2007 tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar serta Perumahan Lainnya yang atas Penyerahannya Dibebaskan dari...	sjdih.depkeu.go.id
32	32/PMK.011/2011	Pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap Impor Uncoated Writing And Printing Paper dari Negara Republik Korea	sjdih.depkeu.go.id
33	33/PMK.07/2011	Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011	sjdih.depkeu.go.id
34	34/PMK.08/2011	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.08/2008 tentang Penjualan Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Perdana Internasional	sjdih.depkeu.go.id
35	35/PMK.02/2011	Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana APBN yang Kegiatannya Dilaksanakan Oleh PT Askes (Persero)	sjdih.depkeu.go.id
36	36/PMK.02/2011	Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu	sjdih.depkeu.go.id
37	37/PMK.02/2011	Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, dan Hakim Agung Mahkamah Agung	sjdih.depkeu.go.id
38	38/PMK.02/2011	Tata Cara Penggunaan Hasil Optimalisasi Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2010 pada Tahun Anggaran 2011 dan Pemotongan Pagu Belanja Kementerian Negara/Lembaga pada Tahun Anggaran 2011 yang Tidak Sepenuhnya Melaksanakan Anggaran Be...	sjdih.depkeu.go.id
39	39/PMK.07/2011	Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2011	sjdih.depkeu.go.id
40	40/PMK.07/2011	Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2011	sjdih.depkeu.go.id
41	41/PMK.01/2011	Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan	sjdih.depkeu.go.id
42	42/PMK.07/2011	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011	sjdih.depkeu.go.id
43	43/PMK.05/2011	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2009 tentang Penetapan Nomor dan Nama Rekening Kas Umum Negara	sjdih.depkeu.go.id
44	44/PMK.05/2011	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2008 tentang Pelaksanaan Investasi Pemerintah	sjdih.depkeu.go.id
45	45/PMK.05/2011	Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada Kementerian Agama	sjdih.depkeu.go.id
46	46/PMK.05/2011	Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Kementerian Agama	sjdih.depkeu.go.id
47	47/PMK.07/2011	Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Melalui Sanksi Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil	sjdih.depkeu.go.id
48	48/PMK.010/2011	Biaya Pengelolaan Program Jaminan Hari Tua	sjdih.depkeu.go.id
49	49/PMK.02/2011	Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011	sjdih.depkeu.go.id
50	50/PMK.01/2011	Tenaga Pengkaji Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan	sjdih.depkeu.go.id
51	51/PMK.01/2011	Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan	sjdih.depkeu.go.id
52	52/PMK.01/2011	Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan	sjdih.depkeu.go.id
53	53/PMK.01/2011	Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara	sjdih.depkeu.go.id
54	54/PMK.011/2011	Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Tali Kawat Baja (Steel Wire Ropes) Dengan Pos Tarif 7312.10.90.00	sjdih.depkeu.go.id
55	55/PMK.011/2011	Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Tali Kawat Baja (Steel Wire Ropes) Dengan Pos Tarif Ex 7312.10.10.00	sjdih.depkeu.go.id
56	56/PMK.011/2011	Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Kawat Seng	sjdih.depkeu.go.id
57	57/PMK.011/2011	Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kawat Bindrat	sjdih.depkeu.go.id
58	58/PMK.011/2011	Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Berupa Kain Tenunan Dari Kapas Yang Dikelantang dan Tidak Dikelantang (Woven Fabrics Of Cotton, Bleached And Unbleached).	sjdih.depkeu.go.id]
59	59/PMK.05/2011	Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Pada Kementerian Agama	sjdih.depkeu.go.id
60	60/PMK.05/2011	Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (Billing System) Dalam Sistem Modul Penerimaan Negara	sjdih.depkeu.go.id
61	61/PMK.07/2011	Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2011	sjdih.depkeu.go.id
62	62/PMK.04/2011	Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara	Dari SJDIH Kementerian Keuangan [?]: http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/62~PMK.04~2011Per.HTM
63	63/PMK.04/2011	Registrasi Kepabeanan	sjdih.depkeu.go.id
64	64/PMK.05/2011	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap	sjdih.depkeu.go.id
65	65/PMK.011/2011	Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.	sjdih.depkeu.go.id
66	66/PMK.07/2011	Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah Dalam Rangka Perencanaan Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2012	djpk.depkeu.go.id
67	67/PMK.03/2011	Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.	sjdih.depkeu.go.id
68	68/PMK.07/2011	Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2011.	sjdih.depkeu.go.id
69	69/PMK.07/2011	Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2011	sjdih.depkeu.go.id
70	70/PMK.07/2011	Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2011	sjdih.depkeu.go.id
71	71/PMK.07/2011	Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2011	sjdih.depkeu.go.id
72	72/PMK.07/2011	Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2011	sjdih.depkeu.go.id
73	73/PMK.07/2011	Koreksi Alokasi Dana Alokasi Umum untuk Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010 Dalam Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Umum Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011	sjdih.depkeu.go.id
74	74/PMK.07/2011	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011	djpk.depkeu.go.id
75	75/PMK.05/2011	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2010 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	sjdih.depkeu.go.id
76	76/PMK.03/2011	Tata Cara Pencatatan Dan Pelaporan Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto	sjdih.depkeu.go.id
77	77/PMK.01/2011	Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Kelayakan Usaha PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik dan/atau Transmisi dengan Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas yang Dilakukan melalui Kerjasama dengan Pengembang Listrik Swasta	sjdih.depkeu.go.id
78	78/PMK.05/2011	Penyelesaian Backlog atas Pinjaman dan/ atau Hibah Luar Negeri melalui Mekanisme Rekening Khusus yang Ineligible	sjdih.depkeu.go.id
79	79/PMK.010/2011	Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil	sjdih.depkeu.go.id
80	80/PMK.011/2011	Perubahan Ketujuh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor	sjdih.depkeu.go.id
81	81/PMK.05/2011	Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya serta Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia	sjdih.depkeu.go.id
82	82/PMK.03/2011	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak	sjdih.depkeu.go.id
83	83/PMK.02/2011	Pemberian Biaya Ransum Berlayar Bagi Awak Kapal Patroli Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kementerian Keuangan	sjdih.depkeu.go.id
84	84/PMK.02/2011	Standar Biaya Tahun Anggaran 2012	sjdih.depkeu.go.id
85	85/PMK.03/2011	Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi	sjdih.depkeu.go.id
86	86/PMK.08/2011	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.06/2006 tentang Penjualan Obligasi Negara Ritel Di Pasar Perdana	Dari SJDIH Kementerian Keuangan [?]: http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/86~PMK.08~2011Per.HTM
87	87/PMK.011/2011	Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Benang Kapas Selain Benang Jahit (Cotton Yarn Other Than Sewing Thread)	sjdih.depkeu.go.id
88	88/PMK.011/2011	Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Subsidi Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (Tiga) Kilogram Bersubsidi Tahun Anggaran 2011	sjdih.depkeu.go.id
89	89/PMK.05/2011	Tata Cara Pemberian Pinjaman Pemerintah dengan Persyaratan Lunak kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) melalui Pusat Investasi Pemerintah	sjdih.depkeu.go.id
90	90/PMK.011/2011	Perubahan Kedelapan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor	sjdih.depkeu.go.id
91	91/PMK.011/2011	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum	sjdih.depkeu.go.id
92	92/PMK.05/2011	Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum	sjdih.depkeu.go.id
93	93/PMK.02/2011	Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga	Dari SJDIH Kementerian Keuangan [?]: http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/93~PMK.02~2011Per.HTM
94	94/PMK.02/2011	Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk	sjdih.depkeu.go.id
95	95/PMK.04/2011	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.04/2011 tentang Registrasi Kepabeanan	sjdih.depkeu.go.id
96	96/PMK.07/2011	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.07/2011 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011	sjdih.depkeu.go.id
97	97/PMK.06/2011	Penyelesaian Piutang Bermasalah pada Badan Usaha Milik Negara di Bidang Usaha Perbankan	sjdih.depkeu.go.id
98	98/PMK.06/2011	Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Dikelola/Diurus Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	sjdih.depkeu.go.id
99	99/PMK.010/2011	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit	sjdih.depkeu.go.id
100	100/PMK.03/2011	Tata Cara Penghitungan dan Pembayaran Pajak Penghasilan atas Surplus Bank Indonesia	sjdih.depkeu.go.id
101	101/PMK.02/2011	Klasifikasi Anggaran	sjdih.depkeu.go.id
102	102/PMK.011/2011	Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Berupa Film Cerita Impor dan Penyerahan Film Cerita Impor, Serta Dasar Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Kegiatan Impor Film Cerita Impor.	sjdih.depkeu.go.id
103	103/PMK.011/2011	Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar dan/atau Perakitan Alat Besar oleh Industri Alat Besar untuk Tahun Anggaran 2011	sjdih.depkeu.go.id
104	104/PMK.011/2011	Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan guna Pembuatan Boiler dan/atau Transformator untuk Pembangkit Tenaga Listrik untuk Tahun Anggaran 2011	sjdih.depkeu.go.id
105	105/PMK.011/2011	Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan guna Pembuatan Alat Tulis Berupa Ballpoint untuk Tahun Anggaran 2011	sjdih.depkeu.go.id
106	106/PMK.011/2011	Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan guna Pembuatan Karpet dan/atau Permadani untuk Tahun Anggaran 2011	sjdih.depkeu.go.id
107	107/PMK.011/2011	Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor untuk Tahun Anggaran 2011	sjdih.depkeu.go.id
108	108/PMK.011/2011	Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan guna Pembuatan dan Perbaikan Gerbong Barang, Kereta Penumpang, Kereta Rel Listrik/Diesel, Bogie, dan Komponen Kereta Api untuk Tahun Anggaran 2011	sjdih.depkeu.go.id
109	109/PMK.011/2011	Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan guna Pembuatan dan/atau Perbaikan Kapal untuk Tahun Anggaran 2011	sjdih.depkeu.go.id
110	110/PMK.011/2011	Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan guna Pembuatan Komponen dan/atau Produk Elektronika untuk Tahun Anggaran 2011	sjdih.depkeu.go.id
111	111/PMK.011/2011	Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan guna Pembuatan Kabel Serat Optik untuk Tahun Anggaran 2011	sjdih.depkeu.go.id
112	112/PMK.011/2011	Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan guna Pembuatan Peralatan Telekomunikasi untuk Tahun Anggaran 2011	sjdih.depkeu.go.id
113	113/PMK.011/2011	Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan guna Pembuatan Tinta Khusus (Toner) untuk Tahun Anggaran 2011	sjdih.depkeu.go.id
114	114/PMK.011/2011	Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan guna Pembuatan Kemasan Plastik, Plastik Lembaran, Biaxially Oriented Poly Propylene Film, Cast Poly Propylene Film, Karung Plastik, Benang dari Plastik, Terpal Plastik, Geotekstil, Barang dan/atau Perabot Rumah Tangga dari Plastik untuk Tahun Anggaran 2011	sjdih.depkeu.go.id
115	115/PMK.011/2011	Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan guna Pembuatan Resin Berupa Alkyd Resin, Unsaturated Polyester Resin, Amino Resin, Pigment Phthalate, Solution Acrylic/Synthetic Latex, Plasticizer untuk Tahun Anggaran 2011	sjdih.depkeu.go.id
116	116/PMK.011/2011	Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan guna Pembuatan Sorbitol untuk Tahun Anggaran 2011	sjdih.depkeu.go.id
117	117/PMK.011/2011	Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan guna Perbaikan dan/atau Pemeliharaan Pesawat Terbang untuk Tahun Anggaran 2011	sjdih.depkeu.go.id
118	118/PMK.011/2011	Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan guna Pembuatan Kemasan Infus untuk Tahun Anggaran 2011	sjdih.depkeu.go.id
119	119/PMK.08/2011	Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Perdana Internasional	sjdih.depkeu.go.id
120	120/PMK.02/2011	Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2012	sjdih.depkeu.go.id
121	121/PMK.02/2011	Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah	sjdih.depkeu.go.id
122	122/PMK.04/2011	Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan Dirjen Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai.	sjdih.depkeu.go.id
123	123/PMK.04/2011	Perubahan Keempat Belas atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang Bertugas Di Indonesia	sjdih.depkeu.go.id
124	124/PMK.09/2011	Penggunaan Metode Penentuan Jenis Hukuman Disiplin Dalam Rangka Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan	sjdih.depkeu.go.id
125	125/PMK.06/2011	Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011	sjdih.depkeu.go.id
126	126/PMK.08/2011	Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.08/2008 tentang Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung	sjdih.depkeu.go.id
127	127/PMK.07/2011	Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2012	sjdih.depkeu.go.id
128	128/PMK.011/2011	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.011/2010 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar	sjdih.depkeu.go.id
129	129/PMK.08/2011	Penggunaan Proyek Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara	sjdih.depkeu.go.id
130	130/PMK.011/2011	Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan	sjdih.depkeu.go.id
131	131/PMK.01/2011	Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/131~PMK.01~2011Per.HTM
132	132/PMK.01/2011	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/132~PMK.01~2011Per.HTM
133	133/PMK.01/2011	Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Dan Dokumen Perpajakan.	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/133~PMK.01~2011Per.HTM
134	134/PMK.01/2011	Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Eksternal	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/134~PMK.01~2011Per.HTM
135	135/PMK.01/2011	Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/135~PMK.01~2011Per.HTM
136	136/PMK.03/2011	Pengenaan Pajak Penghasilan Untuk Kegiatan Usaha Perbankan Syariah	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/136~PMK.03~2011Per.HTM
137	137/PMK.03/2011	Pengenaan Pajak Penghasilan Untuk Kegiatan Usaha Pembiayaan Syariah	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/137~PMK.03~2011Per.HTM
138	138/PMK.011/2011	Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Gaji Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Pensiun Bulan September 2011	sjdih.depkeu.go.id
139	139/PMK.011/2011	Tata Cara Pemberian Jaminan Kelayakan Usaha PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Dengan Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, Dan Gas Yang Dilakukan Melalui Kerja Sama Dengan Pengembang Listrik Swasta	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/139~PMK.011~2011Per.HTM
140	140/PMK.07/2011	Alokasi Dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/140~PMK.07~2011Per.HTM
141	141/PMK.01/2011	Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/141~PMK.01~2011Per.HTM
142	142/PMK.04/2011	Impor Sementara	sjdih.depkeu.go.id
145	145/PMK.05/2011	Mekanisme Pengelolaan Dana Operasional Khusus Pengamanan Penerimaan Negara	sjdih.depkeu.go.id
146	146/PMK.05/2011	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Bantuan dalam Rangka Penanggulangan Bencana Alam di Sumatera	sjdih.depkeu.go.id
147	147/PMK.04/2011	Kawasan Berikat	sjdih.depkeu.go.id
148	148/PMK.04/2011	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor	sjdih.depkeu.go.id
149	149/PMK.03/2011	Sensus Pajak Nasional	sjdih.depkeu.go.id
150	150/PMK.02/2011	Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah	sjdih.depkeu.go.id
151	151/PMK.05/2011	Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri	sjdih.depkeu.go.id
152	152/PMK.05/2011	Penerapan Treasury Notional Pooling pada Rekening Lainnya	sjdih.depkeu.go.id
153	153/PMK.07/2011	Pedoman Umum dan Alokasi Koreksi Positif Dana Alokasi Umum dan Koreksi Positif Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2010	sjdih.depkeu.go.id
154	154/PMK.06/2011	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina	sjdih.depkeu.go.id
155	155/PMK.011/2011	Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga atas Jasa yang Diberikan kepada Pemerintah Dalam Penerbitan Surat Berharga Negara di Pasar Internasional Tahun Anggaran 2011	sjdih.depkeu.go.id
156	156/PMK.07/2011	Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Gas Bumi Tahun Anggaran 2010 yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2011	sjdih.depkeu.go.id
157
158	158/PMK.01/2011	Penataan Dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/158~PMK.01~2011Per.HTM
159	159/PMK.05/2011	Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/159~PMK.05~2011Per.HTM
160	160/PMK.07/2011	Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011.	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/160~PMK.07~2011Per.HTM
161	161/PMK.07/2011	Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009 Dan Tahun Anggaran 2010 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2011.	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/161~PMK.07~2011Per.HTM
162	162/PMK.07/2011	Tata Cara Pemotongan Dana Alokasi Umum Dan/Atau Dana Bagi Hasil Bagi Daerah Induk/Provinsi Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan Kepada Daerah Otonom Baru.	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/162~PMK.07~2011Per.HTM
163	163/PMK.06/2011	Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara.	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/163~PMK.06~2011Per.HTM
164	164/PMK.05/2011	Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/164~PMK.05~2011Per.HTM
165	165/PMK.02/2011	Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08) Ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011.	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/165~PMK.02~2011Per.HTM
166	166/PMK.011/2011	Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka Asean-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA).	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/166~PMK.011~2011Per.HTM
167	167/PMK.011/2011	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/167~PMK.011~2011Per.HTM
168	168/PMK.01/2011	Pengadaan Barang Dan Jasa, Arbiter, Penganggaran Dan Pembiayaan Terkait Penanganan Permohonan Arbitrase Rafat Ali Rizvi Di International Centre For Settlement Of Investment Disputes (ICSID) Dan Hesham Al Warraq Di Bawah Organisasi Konferensi Islam (OKI)	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/168~PMK.01~2011Per.HTM
169	169/PMK.04/2011	Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.04/2009 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/169~PMK.04~2011Per.HTM
170	170/PMK.07/2011	Pedoman Umum Dan Alokasi Prognosa Definitif Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2011	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/170~PMK.07~2011Per.HTM
171	171/PMK.011/2011	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.011/2010 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Polyester Staple Fiber dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/171~PMK.011~2011Per.HTM
172	172/PMK.07/2011	Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2011	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/172~PMK.07~2011Per.HTM
173	173/PMK.07/2011	Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2006, Tahun Anggaran 2007, Dan Tahun Anggaran 2009 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2011	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/173~PMK.07~2011Per.HTM
174	174/PMK.011/2011	Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/174~PMK.011~2011Per.HTM
175	175/PMK.011/2011	Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Pisang Cavendish Dari Negara Filipina	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/175~PMK.011~2011Per.HTM
176	176/PMK.011/2011	Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Berupa Terpal Dari Serat Sintetik Selain Awning Dan Kerai Matahari	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/176~PMK.011~2011Per.HTM
177	177/PMK.04/2011	Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 90/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas Barang Perwakilan Negara Asing dan Pejabatnya	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/177~PMK.04~2011Per.HTM
178	178/PMK.05/2011	Tata Cara Penyediaan Dan Pencairan Dana Geothermal Dari Rekening Kas Umum Negara Ke Rekening Induk Dana Investasi Pada Pusat Investasi Pemerintah	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/178~PMK.05~2011Per.HTM
179	179/PMK.05/2011	Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Jakarta III Pada Kementerian Kesehatan	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/179~PMK.05~2011Per.HTM
180	180/PMK.05/2011	Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Semarang Pada Kementerian Kesehatan.	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/180~PMK.05~2011Per.HTM
181	181/PMK.05/2011	Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan Pada Kementerian Kesehatan.	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/181~PMK.05~2011Per.HTM
182	182/PMK.05/2011	Tarif Layanan Badan Layanan Umum Akademi Kimia Analisis Bogor Pada Kementerian Perindustrian.	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/182~PMK.05~2011Per.HTM
183	183/PMK.05/2011	Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Pada Kementerian Agama	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/183~PMK.05~2011Per.HTM
184	184/PMK.05/2011	Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar Pada Kementerian Kesehatan.	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/184~PMK.05~2011Per.HTM
185	185/PMK.05/2011	Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung Pada Kementerian Kesehatan.	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/185~PMK.05~2011Per.HTM
186	186/PMK.07/2011	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2011 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2011	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/186~PMK.07~2011Per.HTM
187	187/PMK.08/2011	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.08/2008 tentang Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel Di Pasar Perdana Dalam Negeri	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/187~PMK.08~2011Per.HTM
188	188/PMK.08/2011	Tata Cara Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Dalam Rangka Stabilisasi Pasar Surat Berharga Negara Domestik.	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/188~PMK.08~2011Per.HTM
189	189/PMK.03/2011	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Untuk Kepentingan Penerimaan Negara	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/189~PMK.03~2011Per.HTM
190	190/PMK.05/2011	Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/190~PMK.05~2011Per.HTM
191	191/PMK.05/2011	Mekanisme Pengelolaan Hibah	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/191~PMK.05~2011Per.HTM
192	192/PMK.07/2011	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07/2011 tentang Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/192~PMK.07~2011Per.HTM
193	193/PMK.05/2011	Kredit Investasi Pemerintah	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/193~PMK.05~2011Per.HTM
194	194/PMK.02/011	Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/194~PMK.02~2011Per.HTM
195	195/PMK.07/2011	Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/195~PMK.07~2011Per.HTM
196	196/PMK.07/2011	Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2011.	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/196~PMK.07~2011Per.HTM
197	197/PMK.07/2011	Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun Anggaran 2012.	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/197~PMK.07~2011Per.HTM
198	198/PMK.07/2011	Alokasi Definitif Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2011.	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/198~PMK.07~2011Per.HTM
199	199/PMK.05/2011	Tata Cara Pembayaran Jasa Bank Penatausaha Penerusan Pinjaman Atas Beban Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/199~PMK.05~2011Per.HTM
200	200/PMK.04/2011	Audit Kepabeanan Dan Audit Cukai	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/200~PMK.04~2011Per.HTM
201	201/PMK.07/2011	Pedoman Umum Dan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012.	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/201~PMK.07~2011Per.HTM
202	202/PMK.07/2011	Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2012.http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/202~PMK.07~2011Per.HTM
203	203/PMK.07/2011	Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2012.	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/203~PMK.07~2011Per.HTM
204	204/PMK.05/2011	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.05/2011 tentang Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (Billing System) Dalam Sistem Modul Penerimaan Negara.	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/204~PMK.05~2011Per.HTM
205	205/PMK.07/2011	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2011	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/205~PMK.07~2011Per.HTM
206	206/PMK.07/2011	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2011.	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/206~PMK.07~2011Per.HTM
207	207/PMK.07/2011	Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2012	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/207~PMK.07~2011Per.HTM
208	208/PMK.07/2011	Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2012.	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/208~PMK.07~2011Per.HTM
209	209/PMK.07/2011	Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012.	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/209~PMK.07~2011Per.HTM
210	210/PMK.07/2011	Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2011.	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/210~PMK.07~2011Per.HTM
211	211/PMK.08/2011	Tata Cara Seleksi Calon Pemberi Pinjaman Dalam Negeri.	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/211~PMK.08~2011Per.HTM
212	212/PMK.011/2011	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.04/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer Dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, Serta Barang Dan Bahan Yang Dipergunakan Untuk Menghasilkan Barang Yang Dipergunakan Bagi Keperluan Pertahanan Dan Keamanan Negara	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/212~PMK.011~2011Per.HTM
213	213/PMK.011/2011	Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor.	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/213~PMK.011~2011Per.HTM
214	214/PMK.011/2011	Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan.	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/214~PMK.01~2011Per.HTM
215	215/PMK.01/2011	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.01/2010 tentang Tata Cara Penyaringan Dan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II Dari Lulusan Program Diploma I Dan III Keuangan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/215~PMK.01~2011Per.HTM
216	216/PMK.05/2011	Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan Pada Kementerian Perumahan Rakyat.	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/216~PMK.05~2011Per.HTM
217	217/PMK.02/2011	Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/217~PMK.02~2011Per.HTM
218	218/PMK.02/2011	Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram.	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/218~PMK.02~2011Per.HTM
219
220	220/PMK.07/2011	Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Untuk Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2011.	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/220~PMK.07~2011Per.HTM
221	221/PMK.07/2011	Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2011.	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/221~PMK.07~2011Per.HTM
222	222/PMK.07/2011	Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2011.	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/222~PMK.07~2011Per.HTM
223	223/PMK.07/2011	Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2011.	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/223~PMK.07~2011Per.HTM
224	224/PMK.08/2011	Tata Cara Pemantauan Dan Evaluasi Atas Pinjaman Dan Hibah Kepada Pemerintah	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/224~PMK.08~2011Per.HTM
225	225/PMK.07/2011	Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2011.	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/225~PMK.07~2011Per.HTM
226	226/PMK.06/2011	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/226~PMK.06~2011Per.HTM
227	227/PMK.05/2011	Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Penerusan Pinjaman Tahun Anggaran 2012 Dengan Sumber Dana Dari Sisa Anggaran Penerusan Pinjaman Tahun Anggaran 2011.	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/227~PMK.05~2011Per.HTM
228	228/PMK.05/2011	Pembayaran Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia.	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/228~PMK.05~2011Per.HTM
229	229/PMK.07/2011	Alokasi Kurang Bayar Dana Sarana Dan Prasarana Infrastruktur Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2008 Yang Dialokasikan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/229~PMK.07~2011Per.HTM
230	230/PMK.05/2011	Sistem Akuntansi Hibah.	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/230~PMK.05~2011Per.HTM
231	231/PMK.011/2011	Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Untuk Pembangkitan Energi/Listrik Tahun Anggaran 2011.	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/231~PMK.011~2011Per.HTM
232	232/PMK.07/2011	Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2011	Dari SJDIH Kementerian Keuangan [?]: http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/232~PMK.07~2011Per.HTM
233	233/PMK.05/2011	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/233~PMK.05~2011Per.HTM
234	234/PMK.05/2011	Sistem Akuntansi Transaksi Khusus	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/234~PMK.05~2011Per.HTM
235	235/PMK.05/2011	Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/235~PMK.05~2011Per.HTM
236	236/PMK.05/2011	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/236~PMK.05~2011Per.HTM
237	237/PMK.05/2011	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/237~PMK.05~2011Per.HTM
238	238/PMK.05/2011	Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/238~PMK.05~2011Per.HTM
239	239/PMK.07/2011	Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2012.	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/239~PMK.07~2011Per.HTM
240	240/PMK.07/2011	Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat Serta Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012.	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/240~PMK.07~2011Per.HTM
241	241/PMK.05/2011	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.05/2009 Tentang Kredit Usaha Pembibitan Sapi	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/241~PMK.05~2011Per.HTM
242	242/PMK.07/2011	Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2012	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/242~PMK.07~2011Per.HTM
243	243/PMK.04/2011	Pemberian Premi.	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/243~PMK.04~2011Per.HTM
244	244/PMK.07/2011	Peta Kapasitas Fiskal Daerah.	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/244~PMK.07~2011Per.HTM
245	245/PMK.08/2011	Tata Cara Penetapan Sumber Pembiayaan Dan Pencarian Sumber Pembiayaan Alternatif	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/245~PMK.08~2011Per.HTM
246	246/PMK.01/2011	Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan	Via Scribd: • http://www.scribd.com/doc/80732792/Peraturan_Menteri_Keuangan_Tahun_2011, atau • http://www.scribd.com/mobile/documents/80732792/download?name=Peraturan_Menteri_Keuangan_Tahun_2011
247	247/PMK.01/2011	Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Dalam Kelompok Jabatan Awak Kapal Patroli Di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea Dan Cukai	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/247~PMK.01~2011Per.HTM
248	248/PMK.06/2011	Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/248~PMK.06~2011Per.HTM
249	249/PMK.02/2011	Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/249~PMK.02~2011Per.HTM
250	250/PMK.06/2011	Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi Kementerian/Lembaga	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/250~PMK.06~2011Per.HTM
251	251/PMK.01/2011	Perpanjangan Waktu Peralihan Penerapan Organisasi Pusat Investasi Pemerintah (PIP)
252	252/PMK.01/2011	Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/252~PMK.01~2011Per.HTM
253	253/PMK.04/2011	Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor.	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/253~PMK.04~2011Per.HTM
254	254/PMK.04/2011	Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor.	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/254~PMK.04~2011Per.HTM
255	255/PMK.04/2011	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/255~PMK.04~2011Per.HTM
256	256/PMK.011/2011	Batasan Pengeluaran Alokasi Biaya Tidak Langsung Kantor Pusat Yang Dapat Dikembalikan Dalam Penghitungan Bagi Hasil Dan Pajak Penghasilan Bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak Dan Gas Bumi.	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/256~PMK.011~2011Per.HTM
257	257/PMK.011/2011	Tata Cara Pemotongan Dan Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Lain Kontraktor Berupa Uplift Atau Imbalan Lain Yang Sejenis Dan/Atau Penghasilan Kontraktor Dari Pengalihan Participating Interest.	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/257~PMK.011~2011Per.HTM
258	258/PMK.011/2011	Batasan Maksimum Biaya Remunerasi Tenaga Kerja Asing Untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak Dan Gas Bumi.	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/258~PMK.011~2011Per.HTM

 

sumber :  http://www.sjdih.depkeu.go.id,  http://www.burhanuddinojo.co.cc , 

sumber terakhir :  http://www.wikiapbn.org,

Jika artikel "Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2011 (KUMPULAN)" diatas bermanfaat, mohon share ke teman melalui tombol share di bawah artikel ini :)

 

Related Post: