Showing posts with label ARTIKEL PAJAK. Show all posts
Showing posts with label ARTIKEL PAJAK. Show all posts

Wednesday, August 8, 2012

MEMAHAMI LEBIH DALAM PASAL 8 AYAT (2), (2a) DAN PASAL 9 AYAT (2a) UU KUP

Terdapat beberapa ketentuan dalam UU pajak yang menurut saya kurang tepat pelaksanaannya karena seolah membuat Wajib Pajak menjadi takut untuk berbuat yang benar. Beberapa  ketentuan itu ada di Pasal 8 ayat (2a) dan Pasal 9 ayat (2a) UU KUP  ( UU No.6 Tahun 1983 j.o UU No.16 Tahun 2009 ) mengenai sanksi administrasi bunga sebesar 2% sebulan.


Pasal 8 UU KUP
Pasal 8 UU KUP adalah pasal yang berbicara soal hak Wajib Pajak untuk melakukan pembetulan terhadap Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah dilaporkannya ke kantor pajak.
Pasal 8 ayat (1) UU KUP
Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
Artinya Wajib Pajak bisa kapan saja melakukan pembetulan terhadap SPT-nya sepanjang terhadap belum dilakukan pemeriksaan dan sejak tahun pajak 2008 pembetulan SPT tidak lagi dibatasi harus dalam jangka waktu dua tahun.
Pasal 8 ayat (2) UU KUP
Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal  pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) buian.
Pasal 8 ayat (2a) UU KUP
Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga  sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak  jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.



Artinya jika pembetulan SPT dalam pasal 8 ayat (1) tersebut mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar (alias ada kekurangan pembayaran pajak), maka WP dapat dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran . Ini artinya, besarnya sanksi administrasi bunga juga tidak dibatasi alias bisa berbulan-bulan (hingga lebih dari 48% atau 24 bulan) yang dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran saat pembetulan dilakukan.

Wednesday, May 9, 2012

3 CARA MEMBUAT / MENDAFTAR NPWP

Saat ini, sebagian orang sepertinya dituntut untuk memilki NPWP. NPWP bukan hanya berfungsi sebagai sekedar tanda pengenal saja, tapi kini NPWP telah memilki banyak manfaat. Seorang karyawan swasta/PNS yang tidak memilki NPWP akan terkena potongan Pajak Penghasilan lebih tinggi dari karyawan/PNS yang mempunyai NPWP loh, bahkan sekarang untuk permohonan kredit di Bank persyaratannya juga harus memilki NPWP :) , selain itu masih banyak manffat dari NPWP.

Jadi, bagi yang merasa telah memnuhi syarat untuk mendaftar NPWP, ayo mari :). syaratnya cuma fotocopy KTP aja kok (bagi orang pribadi, yang lainnya akan dijelaskan di bawah) :)

3 CARA MENDAFTAR NPWP :

1. Datang Langsung Sendiri ke KPP Domisili / KTP Anda
- datangi KPP domisili Anda
- minta formulir permohonan Registrasi NPWP
- isikan dengan benar
- berikan kepada formulir tersebut beserta persyaratan kelengkapannya
- tinggal ditunggu NPWP anda dicetak :) (paling lama 1 hari selesai )

2. Memberikan Kuasa kepada Orang Lain
Jika anda tidak memilki waktu untuk pergi dan mengurus pembuatan NPWP, anda dapat memberikan kuasa kepada orang lain. Ini contoh surat kuasa pembuatan NPWP   >> CONTOH SURAT KUASA NPWP


3. Mendaftar NPWP Online
Berikut ini disampaikan tahapan yang harus dilalui untuk mendaftarkan NPWP Online:
  1. Membuka website DJP : http://www.pajak.go.id
  2. Klik menu sistem e-Registration http://ereg.pajak.go.id
  3. Daftarkan Account baru pada menu e-Registration
  4. Login ke menu e-Registration dengan memasukkan username dan password yang sebelumnya telah dibuat
  5. Tentukan jenis Wajib Pajak yang sesuai (OP,Badan atau Bendaharawan)
  6. Mengisi formulir permohonan dengan lengkap dan benar dan kemudian klik tombol “daftar” jika telah selesai diisi dengan benar dan lengkap
  7. Mencetak formulir permohonan yang sudah diisi secara lengkap
  8. Mencetak Surat Keterangan Terdaftar Sementara (SKTS)
  9. Wajib Pajak dapat mengirim Formulir dan SKTS serta dokumen persyaratan baik secara langsung maupun melalui Pos/Jasa Pengiriman.
  10. Menerima SKT, NPWP dan/atau SPPKP dari KPP dimana Wajib Pajak Terdaftar setelah dilakukan validasi


Wednesday, March 21, 2012

Cara Mudah Mengisi SPT Tahunan OP (Orang Pribadi) 1770 S


Melanjutkan artikel sebelumnya, SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770SS, kali ini saya akan mejelaskan sedikit tentang pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi 1770S yang satu setnya terdiri dari tiga halaman.

SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi ada tiga macam, yang coba saya jelaskan kali ini adalah SPT 1770 S( Sederhana). Yang boleh melaporkan SPT Tahunan memakai formulir ini harus memenuhi syarat sebagai berikut :
1.    Penghasilannya berasal dari mburuh alias kerja ikut orang tapi nilai brutonya lebih dari Rp 60.000.000 setahun
2.     Ndak punya usaha sendiri
3.     Punya penghasilan dari dalam negeri lainnya
4.     Punya penghasilan yang dipotong PPh Final dan atau bersifat final*)
*termasuk dalam kategori yang dianggap final adalah penghasilan istri yang cuma kerja di satu pabrik dan PPh 21-nya sudah dipotong sama pabriknya

Thursday, March 15, 2012

Cara Mudah Mengisi SPT Tahunan OP (Orang Pribadi) 1770 SS

Meski setahun sekali para Wajib Pajak orang pribadi mengisi dan melaporkan SPT-nya, namun sebagian Wajib Pajak orang pribadi masih bingung bagaimana cara mengisi SPT (mungkin karna mengisinya 1tahun sekali, jadi tahun depannya lupa lagi ).

Mengisi SPT tidaklah terlalu sukar. Disini akan ada sedikit penjelasan tentang bagaimana cara mudah mengisi SPT Tahunan Orang Pribadi 1770SS

SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi ada tiga macam, yang paling sederhana disebut SPT 1770 SS (Sangat Sederhana). Yang boleh laporan SPT Tahunan memakai formulir ini harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  1. Statusnya karyawan dan tidak punya usaha sendiri
  2. Memiliki penghasilan bruto maksimal Rp 60.000.000 setahun
  3. Tidak mempunyai penghasilan lain kecuali bunga bank dan/atau bunga koperasi
“Cara mengisi SPT Orang Pribadi 1770SS ?”
Gampang sekali, inilah yang harus dilakukan dalam mengisi SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 SS :

Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan di Tahun 2012

Ada apa di bulan April nanti?. Di bulan ke-4 ini lah para wajib pajak/pengurus Badan menjadi sibuk karena di akhir bulan ke-4 inilah SPT tahunan badan paling lambat harus dilaporkan.

Saat ini mungkin sebagian Wajib Pajak sudah mengetahui berapa pajak terutang untuk tahun 2011 serta berapa pajak yang masih harus dibayar. Namun mungkin sebagian lainnya masih menunggu proses audit laporan keuangan diselesaikan. Bahkan mungkin masih ada Wajib Pajak yang belum selesai menyusun laporan keuangan karena berbagai sebab. Bagi wajib pajak yang mengalami kesulitan tersebut mungkin sekarang sedang bersiap/sudah mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan ke kantor pajak.

Yang harus diingat dalam penyampaian SPT Tahunan Badan di tahun 2012 ini adalah :

Batas Akhir Penyampaian SPT Tahunan
PPh Badan (30 April 2012)
=========================
Ingat, Denda keterlambatan
penyampaian SPT PPh Badan
Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah)

Untuk download Formulir SPT Badan >> KLIK DISINI
Untuk Informasi SPT Badan >> KLIK DISINI

Berbicara mengenai pelaporan SPT, saat ini DJP sudah memiliki aplikasi untuk melakukan perhitungan dan pelaporan SPT secara online, yaitu eSPT dan eFilling. Bahkan mungkin sekarang ini hampir semua perusahaan sudah menggunakan aplikasi DJP ini. Silahkan buka situs DJP www.pajak.go.id atau melihat di sebelah kanan blog ini untuk mencoba menjalankan aplikasinya.


Monday, March 12, 2012

Penyampaian SPT Tahunan PPh OP ( Orang Pribadi ) di Tahun 2012

Ada apa di bulan Maret ini?. Di bulan ke-3 ini lah para wajib pajak orang pribadi harus melaporkan SPT  mereka.

Saat ini mungkin sebagian besar Wajib Pajak OP sudah tidak kesulitan lagi dalam melakukan pengisian dan pelaporan SPT nya. Namun mungkin ada juga para Wajib Pajak OP yang masih kesulitan dalam mengisi SPTnya. Oleh karena hal tersebut maka saya akan membagi sedikit informasi.

KAPAN Batas Waktu Penyetoran dan Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ?

Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2007 :
“Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan harus dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan”

Pasal 3 ayat (3) huruf b UU Nomor 28 Tahun 2007 :
“Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak”

Jadi berdasarkan ketentuan pada kedua ayat itu :
>>  Batas waktu Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2011 adalah tanggal 31 Maret 2012, dan
>> Batas waktu Penyetoran kekurangan pembayaran pajak yang terutang (PPh psl 29) berdasarkan perhitungan pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2011 adalah tanggal 31 Maret 2012, sebelum SPT Tahunan PPh Orang Pribadi disampaikan
Batas Akhir Penyampaian SPT Tahunan
PPh Orang Pribadi  (31 Maret 2012)
=========================
Ingat, Denda keterlambatan
penyampaian SPT PPh Orang Pribadi
Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)

Untuk Download Formulir Pengisian SPT OP  :

Saturday, April 16, 2011

Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan di Tahun 2011

Ada apa di bulan April ini?. Di bulan ke-4 ini lah para wajib pajak/pengurus Badan menjadi sibuk karena di akhir bulan ke-4 inilah SPT tahunan badan paling lambat harus dilaporkan.

Saat ini mungkin sebagian Wajib Pajak sudah mengetahui berapa pajak terutang untuk tahun 2010 serta berapa pajak yang masih harus dibayar. Namun mungkin sebagian lainnya masih menunggu proses audit laporan keuangan diselesaikan. Bahkan mungkin masih ada Wajib Pajak yang belum selesai menyusun laporan keuangan karena berbagai sebab. Bagi wajib pajak yang mengalami kesulitan tersebut mungkin sekarang sedang bersiap/sudah mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan ke kantor pajak.

Yang harus diingat dalam penyampaian SPT Tahunan Badan di tahun 2011 ini adalah :

Batas Akhir Penyampaian SPT Tahunan
PPh Badan (30 April 2011)
=========================
Ingat, Denda keterlambatan
penyampaian SPT PPh Badan
Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah)

Untuk download Formulir SPT Badan >> KLIK DISINI
Untuk Informasi SPT Badan >> KLIK DISINI

Berbicara mengenai pelaporan SPT, saat ini DJP sudah memiliki aplikasi untuk melakukan perhitungan dan pelaporan SPT secara online, yaitu eSPT dan eFilling. Bahkan mungkin sekarang ini hampir semua perusahaan yang cukup besar sudah menggunakan aplikasi DJP ini. Silahkan buka situs DJP www.pajak.go.id atau melihat di sebelah kanan blog ini untuk mencoba menjalankan aplikasinya.


Sunday, March 27, 2011

Perhitungan dan Pengisian SPT Tahunan PPh OP bagi Wanita Kawin digabung dan dipisah dengan suami)

Mungkin banyak yang kurang mengerti akan Perhitungan dan Pengisian SPT Tahunan PPh OP bagi Wanita Kawin yang digabung dan dipisah dengan suami.  Begitu pun dengan saya, namun dengan beberapa usaha seperti surfing di internet dan  membaca beberapa artikel saya telah mendapat  pencerahan

Atas banyaknya  pertanyaan mengenai pengisian SPT Pajak Penghasilan  Wajib Pajak Orang Pribadi bagi wanita kawin yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan atau yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri akhirnya DJP menjawab pertanyaan itu. Untuk menjawab pertanyaan tersebut Dirjen Pajak telah mengeluarkan Surat Edaran yang memberikan penegasan mengenai hal tersebut yaitu dengan Surat Edaran Nomor SE-29/PJ/2010 tentang  Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Bagi Wanita Kawin Yang Melakukan Perjanjian Pemisahan Harta Dan Penghasilan Atau Yang Memilih Untuk Menjalankan Hak Dan Kewajiban Perpajakannya Sendiri, walaupun isi dari surat edaran  tersebut agak berlawanan dengan PASAL 8 UU PPh

Saturday, March 19, 2011

Batas Penyampaian SPT PPh OP dan Pelunasan PPh 29 Tahun 2011. Pemda Salah Informasi


Pada hari jumat  18 Maret 2011 pagi, saya menemani Ibu saya pergi ke kantor Kecamatan Pasar Rebo untuk mengikuti rapat/pertemuan dengan pak camat masalah Adipura. Di depan kantor Kecamatan Pasar Rebo, terdapat sebuah spanduk besar yang dapat dan bahkan sering kita temui di jalan-jalan besar sekarang-sekarang ini. Spanduk besar itu berisi himbauan untuk memenuhi kewajiban melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan Melunasi PPh 29.


Isinya kurang lebih seperti ini (maaf, saya lupa untuk memfoto spanduk tersebut)“
“Sampaikan SPT Tahunan Anda”
“Batas Pelunasan PPh 29, 25 Maret 2011”
“Batas Pelaporan SPT PPh Orang Pribadi, 31 Maret 2011”

Yang pertama saya pikirkan sehabis melihat/membaca spanduk tersebut, bukankah pelunasan PPh 29 (kekurangan pembayaran pajak) itu paling lambat akhir bulan ketiga/31 Maret sebelum SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tersebut disampaikan?. Awalnya saya sempat berfikir mungkin untuk tahun ini penyetoran PPh Pasal 29 dimajukan menjadi tanggal 25 Maret.

Kemudian, sambil menunggu ibu saya, saya iseng mengetweet “JANGAN LUPA, Batas Pelunasan PPh 29 25 Maret dan Batas Pelaporan SPT PPh Orang Pribadi 31 Maret”. Setelah beberapa saat, saya membuka kembali akun twitter saya. Ternyata ada beberapa user yang me-RT (ReTweet) seperti akun twitter DJP @DitjenPajakRI dan beberapa user lain yang bertanya “bukankah batas pph 29 n penyampaian SPT OP 31Maret?” ; “sekarang pph 29 31 Maret mas”. Akhirnya saya sadar bahwa benar batas pelunasan PPh psl 29 adalah paling lambat akhir bulan ketiga/31 Maret sebelum SPT Tahunan PPh Orang Pribadi disampaikan. Lalu saya menge-tweet ulang tweet saya yang sebelumnya dan berterima kasih kepada teman2 yang telah mengingatkan.

Atas kejadian ini, saya langsung mencari dasar hukum agar dapat memberikan sedikit pencerahan/penjelasan agar teman-teman sekalian tidak tertipu/bingung jika melihat spanduk salah informasi seperti saya :

KAPAN Batas Waktu Penyetoran dan Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ?

Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2007 :
“Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan harus dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan”

Pasal 3 ayat (3) huruf b UU Nomor 28 Tahun 2007 :
“Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak”

Jadi berdasarkan ketentuan pada kedua ayat itu, dapat kita simpulkan bahwa :
>>  Batas waktu Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2010 adalah tanggal 31 Maret 2011, dan
>>  Batas waktu Penyetoran kekurangan pembayaran pajak yang terutang (PPh psl 29) berdasarkan perhitungan pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2010 adalah tanggal 31 Maret 2011, sebelum SPT Tahunan PPh Orang Pribadi disampaikan

Sunday, March 13, 2011

APAKAH MASYARAKAT SEMAKIN PEDULI AKAN PAJAK ?

Walaupun sekarang ini DJP sedang dilanda musibah yang membuat sebagian orang/masyarakat menjadi apatis terhadap DJP, namun tak dapat dipungkuri bahwa masyarakat sekarang ini semakin mengerti dan peduli akan pajak di Indonesia. Mengapa saya dapat meyatakan demikian?. Tentu saya melakukan sedikit penelitian/pengecekan untuk menyatakan hal tersebut. Perkembangan pengetahuan dan kepedulian masyarakat akan pajak itu juga tidak terlepas dari peran internet. Apalagi dengan sejak adanya web utama DJP yang dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat. Saya pun membuat tulisan ini  setelah membaca sebuah artikel yang membahas tentang situs DJP.


SANDING UU KUP LAMA DAN BARU

Sedikit share karena ada pengunjung yang meminta. Bagi para Pembaca dan Pengunjung yang membutuhkan  Persandingan UU KUP lama dan baru, dapat mendownloadnya pada link di bawah ini :
 
KLIK DISINI>>>

Jika artikel "SANDING UU KUP LAMA DAN BARU" diatas bermanfaat, mohon share ke teman melalui tombol share di bawah artikel ini :)

SANDING UU PPN LAMA DAN BARU

Sedikit share karena ada pengunjung yang meminta. Bagi para Pembaca dan Pengunjung yang membutuhkan  Persandingan UU PPN lama dan baru, dapat mendownloadnya pada link di bawah ini :


 Kemudian, sedikit penjelasan mengenai beberapa perubahan pada Undang-undang PPN 42 Tahun 2009 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM :
a. Peristilahan
Dalam bagian peristilahan di Pasal 1 UU ini, hal yang paling penting adalah diperkenalkannya istilah baru yaitu istilah Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan Ekspor Jasa Kena Pajak. Penambahan istilah ini merupakan konsekuensi logis dari penambahan penyerahan yang dikenakan pajak berupa ekspor BKP tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak yang pada UU sebelumnya tidak diatur sama sekali.
Ekspor BKP Tidak Berwujud sendiri didefinisikan dalam Pasal 1 angka 28 sebagai setiap kegiatan pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dalam Daerah Pabean di luar Daerah Pabean.
Sementara Ekspor Jasa Kena Pajak didefiniskan sebagai setiap kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak ke luar Daerah Pabean.

Friday, March 11, 2011

AYO JANGAN RAGU BAYAR PAJAK !, MAU TAHU KEMANA UANG PAJAK YG SUDAH DIBAYAR ?

Sebenarnya artikel ini mungkin bagi sebagian masyarakat adalah sangat dasar sekali. Namun tampaknya masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami bagaimana proses pengumpulan dan penggunaan uang pajak. Saya dapat mengatakan demikian karena hari ini ketika sedang berbincang-bincang dengan seorang teman yang kuliah di PTN terkemuka, teman saya menyatakan bahwa "setiap ada orang yang mau bayar pajak ke kantor pajak pasti  masih kena pungli oleh pegawai pajak seperti di kelurahan/kecamatan". 


Ternyata teman saya tidak tahu alur pengumpulan dan penggunaan uang pajak, dan bahkan mungkin sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa DJP bertanggung jawab atas penggunaan uang pajak dari WP/masyarakat, padahal tidaklah demikian.

Oleh karena itu, saya akan mencoba menjelaskan secara singkat bagaimana alur pengumpulan dan penggunaan uang pajak agar masyarakat bisa lebih memahaminya, yaitu sebagai berikut : 

Monday, March 7, 2011

Batasan Baru Rumah Sederhana Yang Dibebaskan PPN

Salah satu Penyerahan BKP Tertentu yang Dibebaskan dari PPN adalah Rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah (KMK No. 524/KMK.03/2001, SE - 13/PJ.51/2002 ,PMK 3/PMK.03/2007)

 

Kemudian dengan Seiring perkembangan ekonomi di negara kita dengan mempertimbangkan kondisi inflasi dan berdasarkan pada indeks kemahalan konstruksi (IKK) harga perumahan di setiap daerah yang berbeda-beda, maka pemerintah kembali melakukan penyesuaian terhadap batasan rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar, serta perumahan lainnya, yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.03/2007 dengan melakukan perubahan yang kedua penyerahan yang  dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2011 tentang Batasan Rumah Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana yang atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan PPN tertanggal 28 Februari 2011 dan efektif berlaku mulai 1 Maret 2011

Thursday, March 3, 2011

Apa Kabar Pengalihan BPHTB dari Pusat ke Daerah ?

Tulisan ini adalah kelanjutan dari tulisan saya yang sebelumnya "Pengalihan BPHTB dari Pusat ke Pemda. Pemda Terpaksa Menggratiskan BPHTB karena Alpa Menyusun Perda". Mungkin semua sudah tahu, mulai tanggal 1 Januari 2011 kemarin, PENGELOLAAN BPHTB telah dialihkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Itu berarti BPHTB telah menjadi pajak dan penerimaan daerah. Sedangkan untuk pengelolan PBB, belum dialihkan ke pemda karena pemda belum siap dan akan dialihkan secara bertahap.

Namun Pengalihan kewenangan me­­­­­­mu­ngut Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari pemerintah pusat ke pe­merintah daerah, masih saja menuai se­jumlah masalah.  untuk dapat memungut BPHTB, Pemda harus memiliki payung hukum pemungutan BPHTB berupa peraturan daerah atau perda. Selain itu, pemda juga harus menyiapkan sumber daya manusia dan prosedur pemungutan BPHTB. Jika Pemda belum mempunyai Perda maka Pemda tidak dapat memungut BPHTB.

'' Berdasarkan data DPP REI (Real Estate Indonesia) hingga akhir Februari 2011, hingga kini daerah yang sudah memiliki Perda mengenai BPHTB itu baru 150 kabupaten/kota. Ar­tinya, se­kitar 350 kabupaten/kota belum memiliki Perda BPHTB ''
 

Wednesday, March 2, 2011

TARGET PENERIMAAN PAJAK 2011 ( semoga dapat terealisasi )

Target penerimaan pajak di tahun 2010 kurang memenuhi target pemerintah walaupun sebenarnya penerimaan pada 2010 naik 30,2 triliun atau naik 11,3 persen. Namun memeng masih belum mencapai target yang diharapkan. Menurut saya kita tidak bisa menyalahkan para pihak-pihak karena ada banyak faktor yg menyebabkannya.

Lalu kira-kira bagaimana dengan target penerimaan pajak tahun 2011?.


Saturday, February 19, 2011

Apa yang Salah Dengan Film Impor?, Inilah Alasan Mengapa ada Aturan Pajak Baru bagi Dunia Perfilman Asing

Halo semua !!. Pasti sudah tahu kan dengan ancaman dari Hollywood, Amerika Serikat yang akan menghentikan peredaran film produksi mereka di Indonesia. Beberapa hari terakhir ini kita memang  dikejutkan dengan ancaman dari Hollywood, yang akan menghentikan peredaran film produksi mereka di Indonesia. Pada Jumat tanggal 18 Februari 2011 Motion Pictures Association of America (MPAA) dan Ikatan Perusahaan Film Impor Indonesia (Ikapifi) mengambil langkah untuk menghentikan distribusi film produksi Hollywood ini di Indonesia sebagai bentuk aksi protes terhadap pengenaan pajak atas hak distribusi film impor. Tentunya hal ini akan sangat mengecewakan masyarakat pecinta film impor yang ada di Indonesia, karena mulai saat ini akan sulit kita temukan lagi film-film Hollywood yang beredar di bioskop-bioskop Indonesia. Masa kita mau menonton film horror semi porno yang sedang bergentayangan di Indonesia ini -.-

Wednesday, February 2, 2011

UU Pengadilan Pajak Segera Direvisi

Revisi atau pembaharuan UU Pengadilan Pajak No.14 Tahun 2002 sebenarnya sudah direncanakan sejak lama, namun belum saja terealisasi. Beberapa pekan terakhir ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana mengamendemen UU No. 14/2002 tentang Pengadilan Pajak untuk menyinkronkan dengan UU No. 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan(sekarang UU KUP No.16 Thn 2009 Rencananya, Komisi XI DPR akan mengusulkan planning revisi UU Pengadilan Pajak agar menjadi agenda prolegnas DPR 2010-2014.

Sebenarnya, apa ketidaksinkronan antara pasal di UU KUP dengan UU Pengadilan Pajak?..

Dalam proses pengajuan banding, di UU Pengadilan Pajak terdapat pasal yang mengatur wajib pajak harus membayar 50% dari pajak terutang agar dapat di proses bandingnya. "Padahal di UU KUP yang baru kalau mau banding tidak perlu lagi bayar 50% dari jumlah pajak terutang."

Sunday, January 16, 2011

Singapura Dihapus dari Daftar Negara Tax Haven

Awal tahun 2011 ini, Singapura telah dihapus dari daftar negara yang memberlakukan tax haven. Sedikit prolog, "Tax Haven" (tempat berlindung/berteduh pajak) adalah kebijakan pajak suatu negara yang dengan sengaja memberikan fasilitas pajak, berupa penetapan tarif pajak yang rendah kepada wajib pajak (WP) negara lain. Ada juga yang menyebutkan istilah di atas dengan 'Tax Heaven' yang berarti surga pajak. Tapi penafsiran pengertiannya sama saja.

Kembali ke inti, Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang beranggotakan 30 negara di dunia menyatakan bahwa Singapura telah dihapus dari daftar negara yang memberlakukan tax haven setelah bersedia menandatangani perjanjian pembagian informasi pajak dengan 12 negara. Jadi, secara substansial Singapura telah menerapkan standar pajak.

Saturday, January 15, 2011

Kebijakan Pemerintah , “Tax Holiday” Ditetapkan Kemenkeu Bersama Kementerian Teknis

JAKARTA – Pemerintah tengah melakukan finalisasi persyaratan secara detail terkait pelaksanaan pemberiran insentif tax holiday bagi investasi industri skala besar. Investor yang berinvestasi dengan kisaran 300-500 juta dollar AS di beberapa industri tertentu mendapat keringanan pembebasan pajak sekitar tiga sampai tujuh tahun. “Insentif fiskal ini akan diberikan untuk industri dengan kategori di antaranya memiliki skala investasi besar, industri pionir, industri hilir serta industri padat karya.
Industri berskala besar minimal menanamkan investasi sebesar 300- 500 juta dollar AS. Sedangkan industri pionir adalah industri kilang, untuk industri hilir berada di sektor agro,” kata Kepala Badan Kordinasi penanaman modal (BKPM) Gita Wirjawan di Jakarta, Rabu (12/1). Kementerian Keuangan telah mengeluarkan insentif fiskal berupa tax holiday seiring penerbitan PP Nomor 94/2010 tentang Penghitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.