Mafia Pajak dan Hukum

JAKARTA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta jajarannya mengusut tuntas kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus Tambunan. Pengusutan tak hanya sebatas keluarnya Gayus dari tahanan Mako Brimob Kepala Dua, Depok, untuk berlibur ke Bali dan melawat ke luar negeri, tapi juga melingkupi perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam kasus pajak agar tidak ada tebang pilih. “Memang, menelusurinya tidak mudah, tapi penyelidikan Polri sedang berjalan saat ini.

Presiden berpesan usut secara tuntas permasalahan Gayus, baik pidana, kepergiannya, maupun penelusuran aliran dana perpajakan,” kata Menko Polhukam Djoko Suyanto yang mewakili Presiden dalam jumpa pers di Halim Perdanakusumah, Jakarta, Jumat (15/1). Sebelum jumpa pers, Presiden menggelar rapat terbatas bersama Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Mendiknas M Nuh, Kapolri Jenderal Timur Pradopo, Jaksa Agung Basrif Syarief, Menkop UKM Syarifuddin Hasan, Menakertrans Muhaimin Iskandar, Menpora Andi Mallarangeng, dan Mensesneg Sudi Silalahi di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Djoko menjelaskan Presiden akan menggelar rapat terbatas (ratas) pada Senin (17/1) membahas kasus Gayus Tambunan. Ratas akan melibatkan lembaga seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafi a Hukum, Kejaksaan Agung, Mabes Polri, dan instansi lain yang terkait. Selain membahas masalah Gayus, ratas juga akan membahas kasus-kasus penegakan hukum lainnya. Pemerintah, kata Djoko, sengaja melibatkan banyak kalangan seperti Kapolri, Jaksa Agung, PPATK, dan Satgas.

Presiden meminta semua bersatu demi penegakan hukum. “Kita juga akan koordinasi dengan penegak hukum lain di luar pemerintah untuk sinergi. Tapi, yang paling utama, apa pun yang ada di dalam kasus Gayus harus diusut tuntas,” kata Djoko. Sementara itu, Mabes Polri belum mau membuka identitas lengkap pengusaha berinisial HS, yang disebut-sebut membantu Gayus Tambunan bepergian ke luar negeri.

“Tanya Gayus sajalah,” kata Kepala Bareskrim Komisaris Jenderal Ito Sumardi seusai bertemu Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jumat (14/1). Ketika ditanya apa peran HS dalam pelarian Gayus, Ito kembali menyebut HS mendanai Gayus. Hal itu didasarkan pada keterangan Gayus saat diperiksa polisi.

Polisi, lanjut dia, telah menggandeng banyak lembaga untuk menelusuri peran HS. “Untuk penyandang dana kami sudah bekerja sama dengan KPK dan PPATK,” kata Ito. Polisi, berencana memanggil HS. Tapi kapan tepatnya HS akan diperiksa, Ito belum memastikan.

Related Post:

ARTIKEL PAJAK

• MEMAHAMI LEBIH DALAM PASAL 8 AYAT (2), (2a) DAN PASAL 9 AYAT (2a) UU KUP
• 3 CARA MEMBUAT / MENDAFTAR NPWP
• Cara Mudah Mengisi SPT Tahunan OP (Orang Pribadi) 1770 S
• Cara Mudah Mengisi SPT Tahunan OP (Orang Pribadi) 1770 SS
• Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan di Tahun 2012
• Penyampaian SPT Tahunan PPh OP ( Orang Pribadi ) di Tahun 2012
• Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan di Tahun 2011
• Perhitungan dan Pengisian SPT Tahunan PPh OP bagi Wanita Kawin digabung dan dipisah dengan suami)
• Batas Penyampaian SPT PPh OP dan Pelunasan PPh 29 Tahun 2011. Pemda Salah Informasi
• APAKAH MASYARAKAT SEMAKIN PEDULI AKAN PAJAK ?
• SANDING UU KUP LAMA DAN BARU
• SANDING UU PPN LAMA DAN BARU
• AYO JANGAN RAGU BAYAR PAJAK !, MAU TAHU KEMANA UANG PAJAK YG SUDAH DIBAYAR ?
• Batasan Baru Rumah Sederhana Yang Dibebaskan PPN
• Apa Kabar Pengalihan BPHTB dari Pusat ke Daerah ?
• TARGET PENERIMAAN PAJAK 2011 ( semoga dapat terealisasi )
• Apa yang Salah Dengan Film Impor?, Inilah Alasan Mengapa ada Aturan Pajak Baru bagi Dunia Perfilman Asing
• UU Pengadilan Pajak Segera Direvisi
• Singapura Dihapus dari Daftar Negara Tax Haven
• Kebijakan Pemerintah , “Tax Holiday” Ditetapkan Kemenkeu Bersama Kementerian Teknis
• Pengalihan BPHTB dari Pusat ke Pemda. Pemda Terpaksa Menggratiskan BPHTB karena Alpa Menyusun Perda
• Jantung Jiwa di Pusat Kota
• TATA URUTAN PERUNDANG-UNDANGAN
• CERITA PAJAK, BISAKAH MENYENANGKAN ??